Semarang, 22/1 (Antara/FINROLL News) - Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) mendesak Pemerintah Kota Semarang menyusun APBD 2010 yang responsif terhadap perempuan.

"Kami sudah sampaikan ke Komisi D DPRD Kota Semarang agar APBD 2010 responsif gender," kata Direktur LRCKJHAM Evarisan di Semarang, Jumat.

Evarisan mengatakan, saat ini arah kebijakan belanja berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2010 belum mengarah pada pencapaian perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Hal itu terlihat dari alokasi anggaran untuk urusan bidang pemberdayaan perempuan yang hanya Rp2.640.884.000 dari total perkiraan belanja daerah sebesar Rp1.632.746.458.353.

Kemudian hanya Rp655.131.000 dari Rp2.640.884.000 yang dialokasikan untuk anggaran program yang berkaitan langsung dengan masalah perempuan, sementara anggaran untuk aparatur berupa administrasi, sarana pra-sarana, jauh lebih besar yaitu Rp1.985.753.000.

Sementara dari Rp655.131.000, anggaran yang bisa dinikmati secara langsung oleh perempuan korban kekerasan hanya Rp136.426.000 atau hanya 0,0084 persen dari total Anggaran Belanja Pemerintah Kota Semarang 2010.

"Alokasi anggaran tersebut jauh lebih rendah dibanding dengan anggaran penanganan perempuan dan anak korban kekerasan pada APBD 2008 sebesar Rp287.000.000 atau turun sebesar 47,5 persen," katanya.

Di Kota Semarang, kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil dicatat oleh LRC-KJHAM pada 2009 sebanyak 151 kasus, angka ini meningkat dibandingkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada 2008 yang hanya 92 kasus, atau meningkat 72 persen.

Kemudian Pelayanan Terpadu di 4 Kecamatan Kota Semarang (Semarang Utara, Semarang Barat, Pedurungan dan Banyumanik) juga menerima dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 77 kasus.

Evarisan menambahkan, pihaknya telah mengajukan 10 program prioritas kegiatan pemberdayaan perempuan Kota Semarang pada 2010 dengan anggaran Rp1,217 miliar. Ada 5 program kegiatan yang harus segera direalisasikan dan total anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp920 juta.